Waspada Bencana untuk pejabat adalah “Jangan Tunggu Laporan”

0

Mungkin masih ingat apa yang saya tulis disini Gempa Padang 30 September 2009, Jangan tunggu laporan !

Ya betul JANGAN TUNGGU LAPORAN !

Ketika saya menuliskan artikel kejadian Gempa Padang diatas pada tanggal 30 September 2009, setahun lalu, saya secara tegas mengatakan bahwa menunggu laporan dari daerah bencana adalah sebuah kesalahan besar. Dari jarak jauh sebenarnya pemerintah pusat sudah dapat menduga kejadian bencana.

Memang betul tidak setiap gempa dilaut menyebabkan tsunami, tetapi tanpa peninjauan langsung secara fisik hadir di lokasi yang terancam adalah nonsense.

🙁 “Pakdhe kok kayaknya marah sih ?”

😀 “Lah wong sudah dikasih tahu sejak tahun lalu juga masih kopegh !”

Jangan pasif tapi proaktif

Ada dua kesalahan utama yang ada di benak para pejabat yang berwenang termasuk juga rakyat dan petugas penolong yaitu terlalu mengandalkan pada alat dan pasif menunggu laporan !

Kesalahan alat itu memang bagian dari perkembangan teknologi. Namun mengandalkan alat sama saja menggantungkan nasib sendiri pada orang lain. Kewaspadaan dan penciptaan ‘awarness’ pada lingkungan ini yang mestinya lebih dikembangkan pada masyarakat yang hidup didaerah rawan bencana.

Siapa yang perlu EWS ?

Kalau melihat modeling yang dilakukan Pak Hamzah dan teamnya dari ITB dibawah ini memperlihatkan jelas bahwa tsunami di Mentawai mencapai pantai timur 15 menit setelah gempa terjadi.

Dalam limabelas menit saja tsunami mencapai pantai barat pulau-pulau sepanjang jalur Mentawai, dan dalam satu jam tsunami mencapai pantai Pangandaran. Dengan demikian seharusnya tsunami warning tidak harus dicabut atau diakhiri walaupun sudah satu jam.

Warna kuning merupakan zona penunjaman (subduksi), warna merah adalah lokasi dimana tsunami akan datang dalam 15 menit. Warna orange adalah pantai dimana akan diterjang tsunami dalam waktu satu jam setelah terjadinya gempa subduksi.

🙁 “Looh Pakdhe, apa ya tsunami warning ngga perlu diakhiri ? toh sudah terjadi juga”

😀 “Itulah kesalahan pemahaman kita tentang tsunami warning”.

WARNING itu bukan hanya untuk si calon korban.

Warning itu juga untuk para pejabat pemerintah, BNPB serta badan-badan lain yang tugasnya menolong korban. Hal ini perlu dilakukan karena pemahaman yg kurang tepat. Saat ini anggapannya kalau warning diakhiri oleh BMKG selalu diartikan tidak terjadi bencana tsunami. Kenyataan di Gempa Padang serta Tsunami Pangandaran dan Mentawai ini membuktikan bahwa tidak adanya laporan justru perlu dicurigai. Belom lagi kalau adanya kesalahan alat.

Dengan demikian sangat disarankan dibuat standart khususnya untuk penanganan bencana gempa-tsunami di Sumatera. Yaitu “Setiap terjadi gempa (subthrust) yang berkekuatan diatas 6SR di Sumatera harus diikuti peninjauan langsung ke lokasi yang terancam”.

Jadi yang dimaksud WASPADA BENCANA untuk Para Pejabat di pusat maupun propinsi adalah “JANGAN TUNGGU LAPORAN”.

Bacaan terkait :

1 COMMENT

  1. Pak De pasti bukan pejabat dan belum pernah jadi pejabat. Kasihan pejabat2 yang jujur amanah Pak De. Karena beliau bekerjakan diatur dengan aturan2nya. Mungkin ketika harus mengambil keputusan “ini” syaratnya harus ada laporan resmi atau bukti resmi. Kalau tdk ada bukti resmi bisa dibilang menyalahan aturanlah korupsilah dlsb. Kasihan pejabat yang amanah, tapi itu memang ujiannya mungkin.

    –> Lah pejabat kan ndak harus pejabat pemerintah. Pejabat Partai juga banyak. Risiko jabatan emang ada semestinya memang sesuai dengan tunjangan jabatan 🙂 …. Nah itulah sebabnya sekarang yg resmi utk soal pelaporan dari lokal daerah yg terkena tsunami kan perlu dibuat aturannya. Jangan sampai telat sampai 12 jam baru didatengin seperti di Mentawai.

  2. Pak De, saya yakin pak De bekerja butuh bantuan yang namanya alat. Pak De memberi pencerahan tentu dengan alat…… lalu bgmn Pak De bisa bilang jangan tergantung sama alat. Agar Pak De cepat pulang kampung dari negeri jiran pasti pakai alat juga.
    Coba Pak De, jangan kesusu ambil keputusan.

    –> Justru saya lebih mementingkan pengetahuan ttg alat ini yang harus diperbaiki. Bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya, dan yg terpenting bagaimana cara kerjanya. Lah alat ini kan mahal dan canggih. Pas kalau untuk komunitas yang berbudaya teknologi sudah maju. Selama pemeliharaannya belum mampu ya jangan dipaksain. Dananya mending dipakai utk sosialisasi. Apalagi alat ini “dibeli” walau dengan pinjaman lunak. Dan TEWS ndak banyak membantu masyarakat seputar kepulauan Mentawai. Ini malah kita repot membeli dan memelihara, tetapi tidak mampu memanfaatkannya. Kalau toh TEWS ini berjalan bagus, maka utk tsunami sekelas tsunami 2004, yg lebih diuntungkan negara-negara lain.

  3. Iya,… kayaknya para pejabat lebih pengin sinau ke luar negri seminggu, nggak mau baca dan belajar dari pakdhe…. repotnya memperbaiki mindset sebagai pembelajar aktif, pembelajar cepat, pelaku action yang smart dan keurig (tepat), butuh waktu… yang bisa jadi ganti generasi.
    Apa yang salah ya dengan bangsa kita?

Leave a Reply