Memindahkan kota pemerintahan dari Jakarta – 2 : Berapa biayanya ?

0

pindaah.gifMelanjutkan tulisan sebelumnya tentang  Memindahkan kota pemerintahan dari Jakarta -1: Membandingkan dengan Putrajaya.

Kali ini kita lihat bagaimana bila perlu memindahkan dan membangun ibukota pemerintahan yang masih disekitar Jakarta. Tentusaja masih mencoba melihat Jonggol yang dulu pernah menjadi cita-cita ibukota pemerintahan. Untuk kali ini akan didongengkan berapa kira-kira biaya membangun kota Pemerintahan yang baru ini.

Perlunya ibukota baru disebabkan ketidakmampuan Jakarta melayani NKRI.

Perpindahan ibukota Indonesia pernah terjadi dimasa lalu.  Dahulu Ibukota Indonesia pernah berpindah ke Jogjakarta (4 Januari 1946), kemudian juga rencana (impian) Soekarno memindahkan ibukota ke Palangkaraya tahun 1957. Kepindahan waktu itu disebabkan oleh kondisi keamanan dan nuansanya politis. Tentusaja kepindahan(sementara) seperti itu tidak dengan perencanaan matang. Dan konsekuensinya biaya tidak besar, karena bersifat sementara.

Saat ini kebutuhan perpindahan jakarta bukan sekedar karena satu faktor saja. Ada banyak faktor yang mendorong utk memindahkan Ibukota Pemerintahan ini. Termasuk didalamnya alasan ketidakmampuan Jakarta melayani kebutuhan negeri Indonesia yang semakin berkembang maju pesat. Bayangkan saja dengan pertumbuhan paling pesat di Asia dalam 3-5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kebutuhannya akan semakin mendesak apabila semakin molor diputuskan.

Kalau memang akan dipindahkan dengan segera maka Jakarta mesti dipindahkan di lokasi yang tidak jauh dari posisi saat ini. Bisa di Jonggol seperti sebelumnya, bisa pindah ke Tangerang, Banten atau sekitarnya. Dibawah ini hanya salah satu contoh bila ingin dipindahkan ke Jonggol.

🙁 “Pakdhe, kok ngga ke Palangkaraya di Kalimantan saja sih ?. Nanti kita ‘bujuki’ Sabah Sarawak masuk Indonesia. Pripun Pakdhe ?”

😀 “Hust !”

Jonggol dan infrastruktur penunjang yang diperlukan.

Administrasi, Komunikasi dan Transportasi untuk Ibukota Administrasi NKRI

Dari dongengan sebelumnya kita tahu ada tiga hal pokok yang diperlukan yaitu Administrasi, Komunikasi dan Transportasi. Berapa masing-masing biayainfrastruktur dalam pemindahan Kualalumpur ke Putrajaya. Kita pakai saja sebagai patokan pembiayaan. Biaya ini penting diketahui BPS (Biro Pusat Statistik) saja tidak berani menyebutkan angka.

File:KLIAekspres SalakSelatan.jpgUntuk mempermudah daripada berpikir tanpa angka. Kita tengok saja berapa biaya untuk membangun Putrajaya dan infrastruktur lainnya.

KLIA dibangun dengan biaya RM8.5 billion or US$3.5 billion, penambahan dan perkembangan selanjutnya utk LCCT (Low Cost Carrier Terminal) diperkirakan menelan biaya RM 2 billion, diperkirakan selesai pada tahun 2011. Sehingga total biaya membangun KLIA sekitar RM10 billion atau USD 4.5 billion atau Rp 40 Trilliun.

Putrajaya yang memiliki luas sekitar 11 320 hektar (46 km ²) tanah di Prang Besar, Selangor diperkirakan  menghabiskan biaya sebesar US$ 10 billion atau sekitar Rp 90Trilliun. Sebagai pendukung infrastruktur komunikasi Cyberjaya menghabiskan biaya sebesar RM 5 billion atau sekitar US$ 2 billion atau sekitar Rp 20 Trillion.

Infrastruktur transportasi pendukung lainnya yaitu KLIA Express diperkirakan dibangun dengan biaya RM  2.5 billion atau sekitar Rp 7 Trillion

Dengan demikian biaya untuk membangun ketiga nya diperkirakan menelan biaya

  • Kota Administrasi Rp 90 Trilliun
  • Transportasi KLIA dan KLIA Express (Rp 40 T+ Rp7 T) sekitar Rp 47 Trillion
  • Komunikasi Rp 20 Trilliun

Jadi total sekitar Rp 157 Trillion !

Apakah ini jumlah yang besar ?

Hanya Rp 20-30 Trillion selama 5-8 tahun !

Tentusaja tidak. Indonesia telah menghabiskan 50 Trilliun untuk biata pemilu tahun 2009 lalu. Artinya ada kemampuan finansial besar bagi negara ini untuk membiayai Rp 157T dalam sebuah proyek yang kalau dikerjakan memakan waktu 5-8 tahun. Atau hanya memerlukan APBN sebesar 20-30 Trilliun rupiah pertahun.

Sebagai gambaran TKI Indonesia telah menyumbangkan devisa kenegeri ini sebesar Rp 120-150 Trilliun dalam satu tahun !

Dengan demikian biaya bukanlah alasan kuat dalam menunda-nunda perpindahan ibukota pemerintahan NKRI. Kerugian yang serta tersendatnya pembangunan propinsi-propinsi lain juga banyak terkendalam oleh kurangnya tingkat pelayanan ibukota kepada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia

Bacaan terkait :

1 COMMENT

  1. bisa saja dipindahkan,cuma jangan terlalu jauh dengan lokasi yang lama.surabaya : karena dekat dengan pangkalan AL,Tanggerang : karena dekat dengan bandara SUTTA,lembang : karena diantara dua kota besar dan berhawa sejuk.Denpasar : karena kota Internasional

  2. sangat setuju jika memang harus dipindahkan, kasihan penduduknya karena produktifitas menjaadi munurun hanya karena terjebak kemacetan yangsangat parah, belum lagi banjir. kerugian karena tidak produktif ini haus diselesaikan. lebih baik dipindahkan ke Indo bagian timur saja, paling tidak di kalimantan pak, jadi lebih luas selain itu kan dekat dengan malaysia, jadi kalau batas wilayah di geser geser kan penangannya lebih cepat secara lokasi juga sangat dekat, heheheh, salam pak rovick

  3. masukan n saran pakdhe…..
    Memindahkan Ibukota sebaiknya dicari lahan yang stabil geograph-nya (tdk rawan gempa),luas dan topograph landai (tidak banjir n longsor), sumberdy alam (income dan pekerjaan org2 yg ada disekitarnya), sepi (bagaimana klo di buat ibukota yg natural atau lebih pada sifat alami)……………hehehe

  4. wah ,…..ada kemajuan

    saya sangat setuju jika ibu kota di pindah karena terlalu sumpek d jakarta,……banyak hal penyebabnya.

    tawaran yang bagus ada di sulawe4si dan kaltim, kayanya sangat passss

  5. keren pak…
    jakarta harus di pindahin,,
    biar gag jadi panas,,,
    kalo udah panas,,
    hmmm,,,,Indonesia jadi getahnya,,
    hehe,,
    ^_^

  6. Jangan-jangan yang bernuansa politis malah penundaannya pakdhe. nunggu kalau masa jabatan tiga periode telah terealisasi. kata bang poltak kan pemerintahan persiden esbeye sudah sangat bagus (liat dari mana ya?). Century tidak selesai, teror bom hijau 3kg, remisi koruptor yang menantu, terlebih porong sidoarjo, kicir-nya menghadapi negeri tetangga, de.el.el… Mungkin politisi ini sudah kuwur ya pakdhe….

  7. Ah PakDhe ini kaya’ gak tau Indonesia aja 😀

    Di Indonesia itu yang mahal bukan biaya produksinya tapi biaya lain² seperti perizinan, pembahasan dalam rapat dll….

    157T memang bukan angka yang besar untuk negara sebesar dan sekaya Indonesia… tapi kalo ditambah biaya lain² itu tadi angkanya bisa membengkak bahkan sampe 3 kali lipat!

    Hayyyaaaa…………….

Leave a Reply