100 hari ESDM, Masih hanya Jangka Pendek

2

Saya tidak mungkin membahas keseluruhannya, wong bukan keahlian saya, tetapi secara sepintas dapat terlihat kebijakan yang dituangkan dalam rencana ini masih hanya berpikir jangka pendek.

DEN-pun (Dewan Energi Nasional) kemarin masih hanya berpikir soal batubara jangka pendek saja. Barangkali saja Presiden hanya meminta atau menugaskan ESDM konsentrasi pada item-item yang tertulis dalam siaran pers ESDM yang ada dibawah ini saja.

Lantas kebijakan jangka panjang soal ketahanan energi ini trus menjadi tanggung jawab siapa ?
Lah wong kalimat terakhir dalam siaran persnya ESDM bilang untuk lima tahun kedepan … doh !

Seperti apa sih gambaran tahun 2025 ?

KEN PP05/2006 perlu dire-visit

Gambar diatas memperlihatkan proyeksi kebutuhan minyak dan sumber energi lain di Indonesia pada tahun 2025. Walaupun seandainya sudah sesuai target bauran energi yang sudah dicanangkan pada KEN, tetapi 20% minyak yang dibutuhkan pada tahun 2025 itu artinya dibutuhkan sejumlah 1.5 juta barrel. Sementara pada saat itu paling tinggi produksi minyak dalam negeri hanya 900 000 barel sehari, kalau diproyeksikan pada tahun 2025 pasti kurang dari 500 000 barel perhari. Lantas yang sejuta barrel mau ambil dari mana ?

Perlu diketahui juga bahwa realitas pencapaian 3 tahun lalu masih seperti dibawah ini

Kenyataannya ini memang dibuktikan dengan minyak bumi masih mendominasi mengisi kebutuhan energi di Indonesia hingga saat ini, yaitu masih diatas 40%.

Sekali lagi menurut saya KEN harus di”re-visit” !

🙁 “Pakdhe, lantas siapa yang memikirkan target-target itu ?

🙁 “Mboh ini tanggung jawab siapa, tetapi target itu sudah tidak realistis lagi ! DPR-pun harusnya mulai ikut berpikir untuk mengisi kesenjangan kebutuhan migas ini”

🙁 “Ini baru migas ya Pakdhe, lantas untuk sumber energi lain apakah sudah siap menjelang tahun 2025 ?”

Satu hal yang terlewat dalam siaran pers itu adalah usaha penghematan (efisiensi dan elastisitas) energi.

Energi di Indonesia bukanlah sekedar komoditi. Selain supply and demand, juga ada faktor elastisitas untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi energi. Kalau melihat siaran pers ESDM dibawah itu, ESDM masih berpikir untuk sebesar-besarnya memenuhi supply dan meningkatkan pelayanan dengan mendekatkan harga jual dan kemampuan membeli. Usaha penghematan energi di Indonesia tidak pernah menjadi target utama dalam kebijakan.

Dan saya kira penyeleseian termudah nantinya hanya subsidi lagi .. lagi … rame lagi.

Silahkan diudar-udar … benarkah 100 hari ini ESDM telah melakukan sesuai apa yang diamanatkan dan apakah benar yang di klaim sebagai keberhasilan yang tertulis di sini.

Tulisan terkait :

Sumber http://www.esdm.go.id/

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR : 07/HUMAS DESDM/2010
Tanggal : 28 Januari 2010

KEBERHASILAN PROGRAM 100 HARI KEMENTERIAN ESDM

Setelah 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II menjalankan tugasnya, hari ini tepat 100 hari Kementerian ESDM melaporkan pencapaiannya kepada publik sesuai dengan asas good governance. Berdasarkan status H100, semua program dan rencana aksi yang berada dalam ranah Kementerian ESDM telah diselesaikan dan mendapat nilai biru atau excellence. Program dan rencana aksi tersebut adalah:
1. Program Jaminan Pasokan Energi, dengan empat rencana aksi:
a. Pemenuhan BBM Dalam Negeri Khususnya Indonesia Bagian Timur.
Salah satu indikator keberhasilan dari rencana aksi ini adalah revitalisasi beberapa infrastruktur distribusi BBM antara lain pembangunan terminal transit Bau-Bau dan pengaktifan kembali backloading Depo Biak. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun rancangan alokasi BBM untuk tiap wilayah/kabupaten/kota.
b. Perencanaan Pasokan Gas untuk Keperluan Domestik
Sebagai landasan untuk kepentingan ini, Pemerintah telah menyusun Neraca Gas Bumi 2010-2025 dan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 (ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0225 K/11/MEM/2010). Sementara, untuk penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.03 Tahun 2010.
c. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan Batubara Dalam Negeri (Domestic Market Obligation – DMO) RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara telah disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan kebijakan pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri telah diatur dalam Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.
d. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II
Untuk mendukung program ini, pada 8 Januari 2010 Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 4 tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. Kemudian, sesuai Perpres No. 4 tahun 2010, rincian proyek (PLN atau Swasta) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2010 Tanggal 27 Januari 2010.
2. Program Sistem Harga Energi yang Kompetitif, dimana rencana aksi yang menjadi fokus adalah:
a. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Harga Patokan Pembelian Listrik dari Panas Bumi
Dengan potensi panas bumi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia, Pemerintah terus mendorong investor agar berperan aktif mengembangkan pembangkit listrik menggunakan panas bumi. Untuk itu, peraturan yang mengatur tentang harga jual listrik dari panas bumi menjadi prioritas dalam program 100 hari Kementerian ESDM dan telah diterbitkan dengan Permen ESDM No. 32 Tahun 2009 pada tanggal 4 Desember 2009
3. Program Ketahanan Energi, didukung oleh dua rencana aksi yang strategis untuk menjamin program ini yaitu:
a. Perumusan Penyelesaian Permasalahan PPA (Power Purchase Agreement) di Tingkat Korporat PT PLN
Penyelasaian masalah IPP terkendala ini akan diselesaikan dalam lingkup korporat PT PLN (sehingga tidak diperlukan sebuah Peraturan Presiden) dan dalam waktu bersamaan akan dimintakan opini BPKP untuk membantu proses penyelesaiannya.
b. Pemanfaatan Coal Bed Methane (CBM) Melalui Penyusunan Perangkat Peraturan Sehingga Bisa Menghasilkan Energi Listrik Pada Tahun 2011
Kontribusi energi baru terbarukan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga pengembangan CBM menjadi signifikan karena juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Untuk ini, Pemeritan telah mengeluarkan juklak berupa pencetakan Buku Pedoman Pengusahaan Gas Metana Batubara.
4. Program Pengalihan Sistem Subsidi BBM, Pupuk, dan Listrik, yang didukung dengan rencana aksi berupa:
a. Perumusan Pengalihan Sistem Subsidi BBM, Pupuk, dan Listrik
Pemerintah telah menyelesaikan roadmap yang mengatur pengalihan subsidi harga BBM ke Subsidi langsung; kebijakan pengurangan pengguna BBM tertentu; efisiensi biaya distribusi serta  rencana penerapan sistem distribusi tertutup serta ketentuan mengenai pengguna BBM mana saja yang berhak memperoleh subsidi (rumah tangga miskin, usaha kecil dan fasilitas umum). Di saat yang bersamaan dalam program 100 hari ini, roadmap rasionalisasi subsidi listrik juga telah disusun.
Tentunya keberhasilan seluruh program dan rencana aksi Kementerian ESDM tidak lepas dari dukungan semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu, seluruh program 100 hari ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan membangun landasan yang kuat untuk pengembangan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya Kementerian ESDM dalam satu tahun maupun lima tahun ke depan.
Kepala Biro Hukum dan Humas

Sutisna Prawira

2 COMMENTS

  1. Mbok ya..pakdhe kirim sumbang saran ke DPR atau ESDM bagaimana seharusnya mengelola sumber energi kita atau ngirim artikel ke Kompas biar pejabat-pejabat di atas sana ngerti bagaimana seharusnya mengelola sumber energi kita..Jangan cuma hanya berpikir pendek…Kasihan nanti anak cucu kita….

Leave a Reply