Jakarta hanya cukup satu juta jiwa ! Blaik … !

0

dromodelpenghijauan.jpgMasih soal banjir Jakarta. Banyak yang sering mengatakan soal tataruang dan penegakan aturan yang ada menjadi sebuah kambing paling item kalau menghadapi kesemrawutan Jakarta. Hmmm … Aturan sih memang bisa saja ditegakkan. Tetapi aturan yang benar haruslah didasari dengan riset dan penelitian ilmiah yang bener juga. Skali lagi harus didasari dengan penelitian dasar ilmiah. Penelitian ini juga mestinya menyeluruh, walaupun belum detail tetapi penelitian ilmiah harus menyeluruh. Benarkan membuat serapan akan menambah daya serap air permukaan, seberapa besar dampaknya terhadap air permukaan ? Berapa koefisien bangunannya ? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dng riset, bukan dengan aturan.

Gambar diatas merupakan studi dari ahli Higrogeologi, Atika, dengan sebuah simulasi membuat Jakarta Utara sebagai hutan.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh ahli hidrologi yang tulisannya dapat dibaca disini : Mekanisme Banjir jakarta. Menyebutkan fakta bahwa penghijauan seluruh permukaan Jakarta utara menjadi hutan sekalipun tidak berdampak banyak terhadap pengurangan debit air limpasan. Artinya memang daya dukung tanah alami Jakarta memang tidak cukup !

batavia333Seorang kawan (psst kakak saya upst) yang bekerja Bappeda DIY, Ronny Primantohari yang kebetulan pernah sekolah di Enschede, Belanda, dia crita tentang “original design” Jakarta. Yang cukup ngagetin adalah ternyata Jakarta (Batavia) ini awalnya didesign oleh Belanda hanya untuk menampung SATU JUTA JIWA SAJA ! BLAIK !!

Angka penduduk tahun 1960 saja sebenarnya sudah mencapai 1,2 juta jiwa. Artinya target sudah terpenuhi pada tahun 1960. Lantas dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini yang sudah mencapai belasan juta mau dikemanain itu yang belasan juta jiwa, ya ?
Sudah pasti mengatur Jakarta tidak bisa hanya dengan aturan yang dibuat DPRD dan Pemdanya saja. Setiap aturan harus didasari dengan penelitian ilmiah detail dan terbuka ! Mengapa terbuka ? Ya, selain menjadi sebuah wacana masyarakatnya juga akan timbul peer review diantara ilmuwan-ilmuwan planologi.

🙁 “Whadduh ! kalau Jakarta hanya nampung sejuta saja yang belasan juta dikemakan Pakdhe ?”
😀 “Itulah Thole, kalau pusat pemerintahan tidak dipindahkan, maka proses pemerintahan di Indonesia pasti terganggu”

Selain dengan aturan yang didasari dengan penelitian ilmiah, tentusaja rekayasa. Ya tentusaja mirip dengan pemanfaatan dataran banjir di sepanjang Bengawan Solo di dongengan sebelumnya. Rekayasa yang didukung dengan penelitian dasar akan sangat mungkin meningkatkan daya dukung Jakarta dari sejuta menjadi beberapa juta tambahannya.

Namun jelas angka jumlah penduduk yang mungkin ditambahkan oleh konstruksi rekayasa (engineering), tetap tidak akan mampu.

Salah satu kemungkinan yang paling pas rasanya kok masih harus memindahkanIbukota pemerintahan ya ? Paling tidak Jonggol sebagai alternatif masih valid. Dari segi biaya dan juga bayaran politiknya tidak terlalu “mahal”.

Sumber gambar :Wikipedia

1 COMMENT

  1. Tidak ada yg jamin bhw jk ibukota negara dipindah, jakarta tidak banjir dan negara tambah makmur. Kepadatan jakarta adalah hasil dari kebijakan sentralistis pemerintah. Otonomi daerah seluas-luasnya, desentralisasi kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsii dan pemerataan kesempatan kerja di daerah akan jauh lebih baik dari pada memindahkan ibukota negara yang akan memakan biaya ratusan triliun rupiah. Meskipun otonomi daerah itupun tidak menjamin jakarta bebas banjir.

  2. asskm, mas hy numpang comen ya duch turut prihatin juga yach buat ibu kota negeri ku yang menjadi icon bangsa…ya miris sedih sakit benci tau dech express feeling pa lg buat nggmbarin keadaan ngri kita tercinta nyng dach 63 thun cuy malu bngt ngga sech…
    tp cpe dech klo qt cmn bsa ngluh doang pdahl kn tu jg gra2 kslhn qt sndri yg jlas walopun sy bukn rang jkt tp klo tiap ton hrus ke jebak macet dn melihat pmndngn banjir jkrt tiap taon ya sakit so yg msti qt lakukan adalah pembaharuan ..realisasi reformasi nyng ngga cmn d dunia politik doang tp yg pasti tu qt reformasi diri kita tuk manifestasikan arti kemerdekaan yng sebenarnya dengan aplikasi nyata pada negeri ya dengan langkah kecil pada lingkungan qt sndri yang di awali pada dirikita sendiri insya alloh dech lingkungn kita ynmg memang dach rusak ni bkln memperlohatkan lgi pesona nya hanya dengan kekuatan hati kita yang mendorong pikiran kita untuk berbuat BERBUAT.. BERSAMA..UNTUK NEGERI…

  3. Mas Eko,
    Yang pertama aku ini perempuan, jadi bukan mas donk … cuma karena suka tidur di kantor (kolong meja).

    Kalau takut dikorupsi itusih dimana saja jangankan disitu, wong recovery bencana Aceh saja dikorupsi kok.

    Kalau UMR-UMK itu aku ga tau, tapi sepertinya tergantung biaya hidup. Lah apa-apa di Balikpapan itu mahal looh. Padahal listriknya byar-pet.

  4. Mas Kolong Meja, PakDhe,

    Memindahkan pusat pemerintahan? Apa tidak memberikan ruang terjadinya korupsi yang lebih parah?Tahu sendiri, perilaku pejabat pemerintah dan DPR….hal ini akan berbeda jika pemindahan/pemerataan pusat bisnis dan industri. Pihak2 industrial dan businessman yang akan secara independent, sesuai dengan perhitungan bisnis, memilih daerah yang cocok bagi mereka. Dan pada akhirnya, terbukanya lapangan pekerjaan di propinsi lain serta akan ada rententan jaringan ekonomi dibelakang yang akan ikut….

    Untuk item 5, maksud saya, jika ada standard kompetensi WNI (istilah bukan konteks ORBA), maka akan terjadi standard salary yang tidak hanya mentok pada UMK/UMR/UM lainnya (minimal terus). Sehingga, tidak terjadi kesenjangan atau perbedaan gaji secara menyolok seperti sekarang ini. Coba saja bandingkan UMP Jakarta dengan UMP Bali…., dengan job describtion yang sama, seorang karyawan Jakarta akan mendapat gaji lebih besar dari karyawan Bali. (Mohon jg di-counter dengan Biaya Hidup).

    Rgds / Eko Permodo

  5. ibukota negara: Sorong- Papua
    Pusat entertainment (film): Jakarta, kayak hollywoodnya gitu

    PUsat hiburan (klab malam dkk): sebut… (kayak Las Vegas nya gitu)

  6. mindah ibukota boleh-boleh aja…asal nggak mindah jakarta….ya kan.?coba pikir.klo mindah ibukota masih masuk akal tapi kalo mindah jakarta siapa mampu………????hehehehehehehe……

  7. jakarta akan terus melebar ke selatan sampai bogor, ke barat sampai tanggerang, ke timur sampai cikampek. kalau sudah begitu, jakarta akan menjadi very big-big city. itu tinggal masalah waktu.

  8. mestinya “masalah dana takkembali” bukanjadi masalah,…. asal mekanismenya diatur ketat. Seperti dana reboisasi yang dikutip dari pemilik HPH, sebenarnya bisa baik berjalan,asal diperbaiki mekanismenya.
    anyway,thanks pak

  9. Bdwiagus,
    Kalau dibebani pajak … whaduuuh urusannya tambah panjang. Urusan dengan pajak biasanya “danya tidak kembali” ke tempat asalnya sebagai ganti bayaran services. Biarkan saja bisnisman mikir sendiri untuk menyediakan buat mereka sendiri. Pemerintah ngga usah repot-repot ngurusin bisnisman yang dijakarta. Buat saja duwiknya untuk bikin kota pemerintahan yang baru serta membangun fasilitas infra struktur ditempat lain.
    Saat ini kota/kawasan industri sudah (di)pindah ke Krawang, juga sudah banyak yang ke Tangerang. Nah yang harus dijaga jangan sampai ada bisnis besar dikembangkan di Jakarta dengan fasilitas infrastruktur yang ada. Skali lagi biarkan saja bisnisman di jakarta menyediakan fasilitasnya sendiri. Barangkali kawasan pabrik-pabrik di Pulo Gadungpun harus digusur (pindah) !

    Plan untuk Jakarta mestinya untuk 50 tahun kedepan, bukan sekedar repelita

  10. apa memang tidak ada rekayasa engineering sama sekali yang bisa memecahkan masalah tata kota jakarta, pak? sebenarnya bisa bukan pak, tapi mungkin karena butuh biaya besar.
    bagaimana kalau pemecahannya pajak minimal 40% untuk bisnis di jakarta, yang dananya di-pool untuk rekayasa engineering tersebut, pembebasan tanah, dan bangun situ,kanal besar dimana-mana,reservoir dalam tanah,ruang hijau yang besar. Paling gak dengan pajak bisnis yang tinggi ini untuk kegiatan2 industri/bisnis besar, artinya sedikit mengurangi beban pemda. mohon advisenya.
    -saya planolog yang nanggung huehehehe-

  11. Inilah akibat dari keserakahan jakarta. Uang yang beredar di jakarta sebesar 70% dari uang seluruh indonesia. Listrik di jakarta menyerap 80% dari enerdi listrik di Indonesia. Jadi, jangan salahkan kalo banjir juga diminta jakarta. Indonesia bukan hanya jakarta.

  12. banjir lagi, banjir lagi, mana nih bang foke janjinya buat ngatasin banjir dalam 100 hari kerja, kok program2nya ga ada yang jelas, hmph, nasiiiib, nasiiiiib (sambil meratapi nasib)

    a comment from varendy.wordpress.com

  13. mindahin ibukota saya rasa gak bakal terlalu berpengaruh klo gak ada pemerataan pembangunan. klo ibukopta dipindah ke kalteng gitu misalnya, tapi yang dibangun tetep jakarta2 aja. ya tetep aja… gak ngaruh kan

  14. kota2 skrg seperti surabaya dan makassar juga akan mengikuti tren seperti jakarta, semakin giat pertumbuhan penduduk, pembangunan dan lain2.
    memang kayaknya perlu ekspansi wilayah, dan pemekaran, misalnya sehingga orang tidak perlu lagi ke pusat, tapi di daerah2 juga sudah ada.
    pemindahan ibukota juga menjadi alternatif lain dalam pemerataan pembangunan dan mengurangi dampak lingkungan.

  15. Yus Buset,
    Jakarta itu “sudah pasti terkena banjir”, aku rasa nenek-nenek juga sudah tahu. Kalau pusat pemerintahan tetap disana, maka ketika ada banjir maka jalannya pemerintahan bisa lumpuh, juga yang membiayai akibat banjir menjadi 100% tanggungan negara.
    Kalau daerah Jakarta (yang banjir itu) menjadi daerah bisnis, maka sudah akan dengan sendirinya para pelaku bisnis akan berusaha dengan “koceknya” sendiri … 😛
    memang bisa jadi buntutnya ke biaya yang ditanggung “pembeli” tetapi yang memodali si pebisnis.

  16. dengan otonomi daerah sebenarnya salah satu yang diharapkan adalah pemecahan kosentrasi bisnis dan pemerintahan. pemerataan pertumbuhan perekonomian dicita-citakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Indoensia. tapi realita yang telah terjadi kebijakan otonomi daerah masih belum bisa menjadi solusi.entah proses pelaksanaannya yang salah atau memang salah dalam mengambil kebijakan?

    akhirnya hidup masyarakat sekarang semakin ruwet dan rumit…….

  17. Bagaimana kalau ibu kotanya tidak perlu dipindah, tetapi industri-industri utama yang biasanya bermarkas di jakarta dan sekitarnya disebar di seluruh wilayah Indonesia? Pasti deh, para pencari kerja tidak akan berbondong-bondong ke Jakarta. Bagaimana, Mas?

  18. Mas Thamrin,
    Memang mungkin dalam artian luas area bisa saja begitu, namun perlu diperhatikan bahwa pengelolaan sejuta orang dan sepuluh juta orang, bukan sekedar 10 kalinya looh.
    Mudahnya gini, ketika pegawai dirumah cuman satu, ya wis diawasi dewe aja. Ketika jumlah pegawe rumah itu lebih dari 10, maka perlu mandor. Lah ketika jumlah pegawe lebih dari 500 orang, maka perlu banyak supervisor, beberapa manajer, General manajer bahkan perlu departemen personalia utk mengurusi pegawe dan ngurusi manajer2 juga.
    😛

  19. Mas, kalau dikatakan desain satu juta tersebut hanya untuk BATAVIA, artinya hanya sebatas yang sampai sungai yang di Jalan Veteran. Selepas itu kan perkebunan. Kebayoran Baru dikembangkan sesudah merdeka, sebelumnya perkebunan juga. Jadi kalau berubah jadi 10 juta nggak salah dong, karena semakin lebar…? 🙂

  20. mmm…bagusnya itu ibukota yang baru ditengah2…..klo ga Makassar, banjarmasin juga boleh…..surabaya…bagus sih..tapi…mending di Banjarmasin atau Makassar saja….

  21. kalau tidak salah dulu sukarno sudah menyiapkan palangkaraya kan?

    memang harus dipindahkan…
    keluar duit terutama untuk infrastruktur ya jelas iya, tapi bakal menyelamatkan kita di masa depan

    ah… udah saatnya negara ini berpikir soal jangka panjang 🙂

    btw… males juga headline berita dimana-mana kok cuman ttg jakarta, berita bikin miris pula, indonesia kan ngga cuma jakarta, hehe :p

  22. Sepakat dengan ide untuk pemecahan konsentrasi bisnis dan pemerintahan seperti yang sekarang ini terjadi dengan jakarta. Mungkin Jakarta lebih cocok sebagai ibukota negara saja, sementara pusat-pusat kendali bisnisnya disebar ke seluruh wilayah NKRI. Serambi Mekah yang dahulu kala merupakan bandar perdagangan dan lalulintas internasional, misalnya, mestinya didukung untuk bisa berdaya lagi seperti dulu. Palembang juga mestinya demikian sebagaimana sejarahnya Sriwijaya dulu. Sementara itu Indonesia bagian timur, Maluku harus difasilitasi dan disukung agar juga menjadi kuat kembali separti dulu.
    Jadi sebetulnya kalo Jakarta mau “sharing power” dengan daerah-daerah potensial lainnya, NKRI akan lebih berwibawa lagi di mata dunia…

  23. hm.. kalo penduduk jakarta benar-benar hanya sekitar 1 juta, pasti yang mengisinya hanya anggota DPR/MPR, pejabat2 lain, dan keluraga mereka saja..
    :mrgreen:
    hmm.. kalo pusat pemerintahan dipindahin ke jogja, asik juga kali ya??
    kalo mau demo gak perlu jauh2.. hehehe
    :mrgreen:

  24. Mas Eko,
    Untuk yang no 1, Mana yang lebih murah ?
    Memindahkan ibo kota pemerintahan ?
    atau memindahkan bisnis yang sudah ada di Jakarta ? Aku stuju usulan Pakdhe dalam komentar diatas, memindahkan pemerintahan saja. Biar jakarta bukan beban negara (rakyat secara langsung).

    Stuju untuk mengembangkan investasi di luar Jawa
    Yang kebetulan subur sakjane Jawa !
    Yang no 5 Absurd ! Knapa WNI ?

  25. Tidak ada yg jamin bhw jk ibukota negara dipindah, jakarta tidak banjir dan negara tambah makmur. Kepadatan jakarta adalah hasil dari kebijakan sentralistis pemerintah. Otonomi daerah seluas-luasnya, desentralisasi kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsii dan pemerataan kesempatan kerja di daerah akan jauh lebih baik dari pada memindahkan ibukota negara yang akan memakan biaya ratusan triliun rupiah. Meskipun otonomi daerah itupun tidak menjamin jakarta bebas banjir.

    Sekedar pendapat mungkin bbrp hal berikut bisa membuat negara kita lebih makmur,(meskipun mungkin tetep banjir)
    1. Menutup kesempatan untuk investasi di jakarta atau DEJABOTABEK. Dan menjadikan jakarta HANYA sebagai PUSAT PEMERINTAHAN dan IBUKOTA NEGARA bukan lokomotif industri dan ekonomi
    2. Membagi konsentrasi investasi pada bbrp propinsi yang cukup strategis secara geografis seperti :
    a. ACEH
    b. RIAU
    c. JATIM
    d. KALIMANTAN BARAT
    e. KALIMANTAN TIMUR
    f. SULAWESI UTARA
    g. PAPUA
    h. NTT
    sebagai ujung tombak investasi dan pertumbuhan ekonomi
    3. Mewajibkan 30-40% wilayah propinsi sebagai hutan lindung dan pusat konservasi
    4. Menutup propinsi yang terkenal subur menjadi pusat industri pangan, peternakan, perikanan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi Penduduk.
    5. Membuat standard kompetensi WNI untuk masing2 bidang.

    Memang, dlm 2-3 thn hal diatas tidak menjamin jakarta bebas banjir, tetapi dalam 10 thn kedepan dimana akan terjadi penurunan penduduk jakarta secara signifikan. CMIIW

    Rgds / Eko Permodo

  26. Iya yah.., kasihan selama ini jakarta sudah sesak, ditambah menanggung polusinya juga yang cukup parah (jika saya tidak salah ingat menempati rangking ke tiga dunia tingkat keparahan polusi). Semua orang tahu kalau tingkat kepadatan penduduk disana tidak sepadan dengan area yang tersedia.
    Tapi ya tahu tinggal tahu..tetep aja orang2 pada berdatangan ke Jakarta untuk mengadu nasib. Saya termasuk seorang yang setuju kalau ibukota dipindahkan.
    Mungkin saja sebagian orang di kalangan pemerintahan juga sudah mencium dan setuju adanya ide cemerlang pemindahan ibukota ini, namun kayaknya masalah politis tetap menjadi hambatan. Jelas yang merasa dirugikan yang akan keukeuh menentang habis-habisan. Bagi orang2 yang sangat menentang ini, mungkin jika jakarta hancur luluh lantah rata dengan bumi; baru mereka bisa menerima ide pemindahan ibukota.
    Siapa tahu suatu saat ibukota akan berpindah… dan penyebaran pembangunan lebih merata.
    Btw., bagus juga pak Rovicky web-nya.
    Salut, salam kenal.

    Ron92

  27. Apa ibukota negara sebaiknya kita pindahkan ke kalimantan aja Kang? biar distribusi penduduk merata (meskipun yang diharapkan distribusi ekonomi & pendidikan) tapi ya… nga apa2 toh! yang penting infrastruktur sudah memadai ya?
    Mungkin Balipapan yang “memenuhi passing grade” calon ibukota meskipun pulau sulawesi punya makasar…

  28. Bank Al,
    Memindahkan Pusat Pemerintahan akan menjadikan kinerja pemerintah lebih bagus (cita-citanya). Tetapi bukan menjadikan Jakarta tidak banjir.
    Kalau Jakarta menjadi pusat bisnis, maka segalanya akan berbau bisnis dan termasuk pembiayaannya harus atau bisa dipaksakan “swadana”, dan diambil dari aktifitas bisnis itu sendiri. Diharapkan tidak (sedikit) membebani pembiayaan oleh negara.

Leave a Reply