Kok pelit untuk nyekolahin anak !

10

Aku barusan baca tulisan yg isinya tentang pendidikan di mailist cfbe yang sumbernya dari Kompas. Yang agak menggelitik, bikin jari ini gatel untuk nulis, ini disebabkan adanya kalimat dibawah ini

Jika orang kota menghabiskan 4,27 persen dari pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk pendidikan, orang desa hanya 2,27 persen dari konsumsi bulanannya.

Whaddduh pelit amat mengeluarkan uang pendidikan buat anaknya sendiri saja kurang dari 5% konsumsi. Aku alhamdulillah beruntung almarhum bapakku dulu berani mengeluarkan uang buat pendidikanku. Yang lebih mengagetkan lagi angka yang kurang dari 5% inipun bukan dari penghasilan tetapi dari belanja (konsumsi) bulanan. Lah gimana pengeluaran dari konsumsi yang tidak produktip misalnya merokok ?

Ke-pelit-an ini juga tidak hanya masyarakatnya tetapi juga akhirnya tercermin dalam anggaran pemerintah (APBN), tapi tunggu dulu menurut Sri Mulyani, APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 11,8 persen, Nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. Jadi pemerintah justru lebih memikirkan pendidikan ketimbang masyarakatnya. Sedangkan angka yang 4.27% dan 2,27% itu memang nominalnya juga sangat kecil, menurut Litbang Kompas :

Mayoritas penduduk di desa memiliki besaran pengeluaran Rp 100.000 hingga Rp 149.000 sebulan. Sementara penduduk di kota lebih besar pengeluarannya, yaitu pada rentang Rp 200.000 hingga Rp 299.000

Kompas memang konsen dengan kesenjangan kota dan desa. Tetapi kesenjangan itu memang bisa disebabkan banyak hal termasuk kebutuhan belanja dan penghasilannya. Aku sendiri awalnya ragu dengan tulisan yang aku sitir di Kompas itu. Tetapi kalau saja kita beranggapan bahwa anggaran belanja menunjukkan seberapa besar kita rela berkorban untuk pendidikan, maka konsekuensi logisnya tetep saja mengagetkan. Tentunya diasumsikan ada korelasional antara kesanggupan mengeluarkan biaya konsumsi bulanan dengan biaya pendidikan. Seandainya mengeluarkan belanja lebih dari 5%, berarti anda sudah diatas rata-rata pemikiran masyarakat kebanyakan. Semoga saja anda akan selalu berada diatas rata-rata.

20% anggaran untuk pendidikan

Angka yang diinginkan digembor-gemborkan oleh politisi adalah hingga 20% dari total APBN, ini merupakan “tuntutan” undang-undang yang sudah kita buat bersama, eh DPR nding yang buat ๐Ÿ™ . Sebenernya kalau dibandingkan dengan sebelumnya angka 20% ini sudah cukup bagus kalau mampu dipenuhi. Tetapi semestinya pendidikan juga bukan hanya dari pemerintah, justru harus dari masyarakat sendiri. Gemboran-gemboran politisi inilah yang akhirnya memberikan candu ke masyarakat sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan kocek pribadinya untuk sekolah anak dan lebih “menuntut” pihak lain memenuhi kebutuhannya.

Lah, kalau begini siapa sakjane yang ngga konsen dengan pendidikan ?
Kita sendiri atau pemerintahnya ?

๐Ÿ™ “Pakdhe ini pro pemerintah ya ?”
๐Ÿ˜€ “Ora ngono kuwi Tole, pemerintah itu pejabatnya sebelumnya juga rakyat kalau sedang tidak menjabat. Kemandirian kita dari uluran tangan pihak lain yang perlu ditegeskan supaya kita tidak sekedar menengadahkan tangan, Tole”
๐Ÿ™ “Ah jangan-jangan Litbang Kompas kurang teliti dengan angka kaliii ….”

Ayoooo sekolah !!!

10 COMMENTS

  1. masyarakat desa mungkin lebih menilai pendidikan bagi rakyat yg hidup di pedesaan tidaklah bermanfaat… sedangkan merekapikiR bekerja lebih manfaat dibandingkan sekOLah!!! karena dengan bekerja pasti akan mendapatkan uang edangkan sekolah hanya menghabiskan uang tanpa tahu setelah lulus akan bisa bekerja dengan layak atau tidak…

  2. om, temen saya mindahin anaknya ke singapur hanya gara-gara “untuk mendapatkan pendidikan yang bagus dan murah”.., beliau ini sudah surpei kemana-mana (di jakarta & sekitarnya (sekolah unggulan..katanya), cuma ya itu, biayanya gedhe banget… jadi ada benarnya kalo ada yang bilang : pendidikan bagus berbanding lurus dengan biaya.., nah kebetulan temen saya ini pindah kerja di negeri pawang singa itu (tetanggaan ya om?), dan dia sekolahin anaknya di salah satu sekolah terkemuka di sana (yang hebatnya… biaya bulanannya ngga’ lebih dari 150 ribu rupiah perbulan)… apa karena subsidi ya ?
    Membayangkan hal itu, saya jadi pengin juga nyekolahin anak ke sekolah (di Indonesia aja) yang bagus kualitasnya dengan biaya yang murah….., mimpi kaleee

  3. Anggaran terbatas? Pilih Prioritas!, tetapi SEMUAnya bilang PENTING, gimana dunk??

    1. Mana yang masih bisa diakali, tetapi hasilnya kurang lebih sama memadainya?

    2. Mana yang multiplier effect nya paling tinggi dan paling positif dan paling cepat, yang hasilnya HARUS dipakai untuk menutup kebutuhan di sektor yang kurang / ketinggalan tadi?

    contohnya begini:
    Anak-anak rutin ikut pengajian. Siapa yang dukung (baca:danai)? Tidak ada. Nah, mengapa tidak mata pelajaran lain yang bisa diadakan di surau?

    Sekolah malam (untuk lingkungan tertentu (for sake of safety!)). Anak SD yang sekolahnya ambruk, sekolah PAGI, di SMP, Anak SMP yang sekolah Rusak, sekolah SORE di SMA, anak SMA yang cukup BESAR dan dapat melindungi diri sekolahnya MALAM saja.

    Permasalahannya: Guru, pada situasi darurat saya pikir, Anak SMA yang LOLOS seleksi dapat diPERBANTUKAN mengajar di SD / SMP kelas 1-2, untuk Bidang Hitungan, Ilmu Pasti, Sosial yang “kurang” membutuhkan Pengetahuan “Kedewasaan”.

    Pendidikan yang menyerempet Budi & Pekerti tentu Guru sebenarnya tentu lebih memahami psikologi Anak Didiknya.
    Syllabus sedikit berubah untuk mengejar WAKTU namun tidak melupakan GARIS BESAR yang harus dipahami peserta didik.

    Apa manfaatnya bagi Pelajar yang Mengajar, tentu ada point untuk bidang yang diajari yang ditambahkan di bidang pelajaran terkait atau ekskulnya.

    Ini hanya contoh, usulan untuk menyiasati point 1.

    Ya, sekarang Guru harus lolos sertifikasi, bagaimana bisa Anda menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada Anak SMA. Seperti yang saya kemukakan: “DIPERBANTUKAN” atau kita harus memperbanyak KKN anak kuliahan ke daerah yang minor itu?

    Alternatif lain, Kembalikan TPI menjadi benar-benar sebagai sekolah virtual, atau gunakan internet + layar tancep sebagai papan tulisnya.

    Untuk point ke-2, ini menjadi polemik karena “mental proyek” para penyelenggara negara dan “kaki tangannya”.
    Subsidi BBM sudah dikurangi, tetapi kita tahu obat serba Rp1000 nggak kedengaran gaungnya. Kompor gas murah terbatas di Jawa dan daerah yang “potensial” sebagai voter getter saja. Subsidi untuk BP Parkir!, tunjangan Anggota Dewan! Insane!!

    Kalau ada yang bilang, ingin cepat kaya jadi pedagang saja maka, dukunglah para pedagang hasil bumi, tambang, retailer, k5, dengan target: hasil yang mereka peroleh BENAR-BENAR diperoleh Negara untuk mendukung ketertinggalan sektor dan wilayah yang lain (pendidikan , kesehatan, jamsos, Jawa & Luar Jawa).

    Janganlah Hutan kita habis, Gunung terpangkas / terkoyak Tambang, Pasir tak bersisa, tapi masih juga kita mendengar Busung Lapar, Transportasi antar wilayah demikian minimnya. Sembako Langka, Kecelakaan sana-sini. Jakarta punya monorel, Nusa Tenggara tak punya Beras!!!! :(. Apakah kita sedang membangun Mercu Suar saja???

  4. Salam kenal,

    “Kok pelit……”. kutipan tulisan diatas sungguh mengagetkan dan memprihatinkan.

    Jika realitanya memang seperti itu. Menurut saya Kesadaran yang rendah dari masyarakat tentang pendidikan adalah akibat dari ketidak beresan sistem pendidikan nasional kita.

    Persepsi masyarakat bahwa Sekolah/kuliah tidak menjamin masa depan adalah sesuatu yang berbahaya dan harus segera dihentikan.

    Buat apa sekolah kalo hanya buang-buang uang !!!! kata orang. (kira-kira seperti itu)

    Mudah-mudahan RI 1 dan DPR segera merealisasikan anggaran 20% bagi pendidikan.

    Kepada Bapak Mendiknas diharapkan mengambil kebijakan yang cermat dan disiplin untuk mengarahkan pendidikan anak negerinya yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Karena setiap anak dilahirkan memiliki kelebihan, ada yang dilebihkan kecerdasan IQ dan ada yang diberi kemampuan ketrampilan tangan.

    Menurut saya penjurusan bisa dimulai di tingkat SLTP dan berlanjut secara konsisten ke tingkat pendidikan tertinggi.

    Sekolah kejuruan dan politeknik/akademi (Pendidikan Profesi) cocok untuk mendidik mereka yang diberikan talenta tangan. Dan sekolah umum dan Universitas/Sekolah Tinggi/Institut (Penidikan akademis) dirancang untuk mereka yang diberikan talenta IQ.

    Ayo Indonesia Bangkit!

    (Maaf Pak Numpang Info: bagi yang mau kuliah gratis dan lulus jadi Pengusaha “200 orang” dapat mampir di blog saya! terimakasih)

  5. Tiada barang bagus yang murah,,,

    Tak akan ada pendidikan bagus yang gratis,,,

    Terima kasih kepada orang-tua kami yang telah mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk menyekolahkan kami. Kami berjanji akan belajar semaksimal mungkin.

  6. maksud pengeluaran untuk pendidikan itu apa? wah kalo hanya buat beli buku, bayar spp ya pastinya lebih rendah dari 5%…. dan apakah itu berlaku buat satu orang anak saja atau secara keseluruhan??
    tapi kalo termasuk juga biaya transportasi anak, uang saku, biaya les dll saya yakin jumlahnya lebih dari itu.
    justru yang paling berat itu adalah biaya transport dan uang saku buat anak.

  7. Aku arep nimbrung dikit, kalo orang tuaku ben dipekso tetep tidak bisa menaikan anggaran, soale pancen ke’re’…he…he…he. Cuma dia punya strategi supaya anaknya pinter. Le’ sekolah sing pinter, nek uwis pinter iso nggolek biasiswa. Barangkali strategi Bapakku bisa ditiru Pak

  8. pak rovicky, salam kenal. Ikut komen ya.

    soal biaya pendidikan 20% APBN, yang dituntut harus dipenuhi secepat mungkin itu, saya kurang setuju. Karena sebelum “memaksakan” mencapai besaran agregat, kita seharusnya membenahi dulu kemampuan mengalokasikan dan membelanjakannya secara efektif dan efisien.

    Lagipula banyak yang belum tahu kalau pendidikan dasar (sd SLTA) utamanya adalah tugas pemda. Mereka mendapatkan uang dari block grant. Dan pemda membelanjakannya bervariasi sampai bisa mencapai 40% APBD. Yet, lagi2 lihat “jeroan” persentase ini: ada yang lebih banyak buat rapat atau mobil baru kadin pendidikan atau studi banding atau…. tau sendirilah. Semuanya under post “pendidikan”. Apakah publik boleh puas dg angka 20% atau 30% jika model pengeluarannya seperti ini?
    Lagipula menaikkan anggaran Depdiknas sebenarnya tidak konsisten dg prinsip desentralisasi.

    Saya kok percaya, selama sistem alokasi anggaran, sistem pendidikan, dan sistem audit kita masih seperti ini, menaikkan anggaran pendidikan 20% di APBN itu hanya akan menaikkan tingkat keborosan dan korupsi yang bersumber dari anggaran tsb.

    Satu lagi: dg anggaran yang terbatas, menaikkan anggaran pendidikan berarti mengorbankan anggaran sektor lain yang tidak kalah pentingnya. Beberapa sektor, semisal kesehatan dan infrastruktur, justru merupakan penunjang penting keberhasilan sektor pendidikan.

    Bayangkan seandainya dari total 500 triliun belanja pemerintah pusat di APBN 2007 ini, 152.7 triliunnya dialokasikan untuk pendidikan (20% total APBN), maka puluhan departemen/lembaga negara lainnya harus “memperebutkan” 154 triliun sisanya (500 T – 152 T – bayar utang dan subsidi). Unrealistic, menurut saya.

  9. Jika masalah pendidikan lebih populer daripada politik maka saya yakin prosentasenya akan berubah jadi 20 % untuk belanja pendidikan/bulan tidak lagi 5 %. hal ini merupakan budaya munafik kita akibat penjajahan yang suka dipuja dengan kepopuleran.

Leave a Reply