Masih Soal Lumpur panas : Disaster Mode Actions or Accident Mode Actions

0

Masih soal Banjarpanji. Ternyata ada perbedaan menyolok dalam berpendapat serta penerjemahan langkah-langkah yang diambil dalam penanganan banjir lumpur di Sidoarjo ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yg jalan berpikirnya dan bertindaknya mengikuti pola ketika mengahadapi sebuah kecelakaan (accident mode action) dan ada pula yang bertindaknya seperti mengikuti pola ketika menghadapi bencana (disaster mode action).

Ketika menghadapi sebuah kecelakaan, tindakan seseorang akan didasari oleh cara perpikir dalam menyelamatkan korban selain ada keinginan mencari siapa yang bersalah, karena kecelakaan merupakan perbuatan manusia. Kalau perbuatan alam tentunya langsung menuju pemikiran bencana (disaster) dimana mencari siapa yg salah serta nafsu untuk menghukum si pelaku tidak ada lagi.

Ketika menghadapi sebuah bencana, maka tindakan menolong yang akan dominan. Mencari siapa yang salah seringkali hanya bermuara kepada sikap spiritual. Masih memungkinkan pula mencari kesalahan moralitas sebagai penyebab, namun hukuman masih ada juga kemungkinan yang berpikir kesana sebagai ‘kambing hitam’. Atau menerima saja sebagai kehendak YMK. Sikap lain ketika menghadapi perilaku alam adalah “bercanda’ dengan alam, atau menghindari kejadian yg merugikan.

Kasus banjir lumpur di Sidoarjo inipun masih pelik dari sisi definisi mengapa dan bagaimana awal terjadinya.  Ada dugaan murni alami, ada dugaan dipicu ulah pengeboran. Dah, buat aku itu kubiarkan saja nantinya pengadilan yg mungkin memutuskan. Karena disitu aspek hukum akan lebih berbicara. Tetapi yang lebih kritis saat ini adalah penanganan dampak yg terjadi. mengapa ? karena sudah pasti muncratnya lumpur ini tidak akan menunggu keputusan pengadilan, itu pasti !

Ternyata tidak mudah dan sederhana ketika dihadapkan dua modus pemikiran ini, karena kedua pemikiran ini seringkali bermuatan kepentingan, terutama apabila masih berpikir sebuah kejadian kecelakaan. Nafsu ingin “menghukum” si pelaku kesalahan sangat kental dan sangat cetho welo-welo. Bahkan sayang dan sangat disayangkan ketika sudah bermuara hingga ke permasalahan politis maka penanganannyapun seolah-olah sudah bukan murni ingin menolong. Sebuah degradasi sikap sosial yg terjadi akibat kepentingan sesaat. Sangat memprihatinkan.

Seperti yang aku tulis sebelumnya bahwa dalam hal penanganan bencana lumpur panas ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan insiden Exxon-Valdez maupun tragedi Chernobyl. Awalnya mungkin sama-sama kecelakaan, tetapi penanganannya haruslah berbeda. Banyak hal yang harus diketahui dari kondisi bawah permukaan yg interpretatif, maupun hal-hal yg harus diketahui dengan lebih pasti tentang kondisi permukaan. Rasanya masih jauh untuk mencapak kesana.
Nah …. Menurut anda apakah ini kecelakaan atau bencana ?

1 COMMENT

  1. Pengaruh Astenosfer ?
    Hmm secara tidak langsung bahwa aktifitas tektonik merupakan resultant dari gaya endogen (utamanya) dan juga mungkin astronomic (minim). tetapi lumpur yang keluar jelas bukan bagian dari astenosfer. Astenosfer itu sangat dalam (lebih dari 30 Km) sedangkan dari data geologi yg keluar itu diperkirakan dari kedalaman 6 Km.

  2. Mas Rovicky, saya mau bertanya…
    Maaf Mas kalau pertanyaanya nggak berbobot karena saya baru calon geologis 😉
    Lumpur Lapindo itu terbentuk karena proses apa…?
    Lempeng Bumi itu kan mengapung di atas cairan kental yang biasa di sebut Astenosfer… Apakah lumpur lapindo itu pengaruh dari astenosfer…?

  3. Saya berpikir jauh lebih sederhana; pada saat pertama terjadinya luapan lumpur, kita bisa mengabaikan masalah salah siapa dan embel-embelnya, bahkan tidak perlu mencari tahu tepatnya mengapa bisa terjadi seperti itu. Namun pada saat ada berbagai penawaran solusi yang bahkan ada yang berani bilang “no cure, no pay” namun tidak ditanggapi dengan alasan MAHAL, ini sudah berubah menjadi KESENGAJAAN dan KESENGAJAAN MENYUSAHKAN ORANG LAIN apalagi SAMPAI JATUH KORBAN NYAWA = TINDAKAN KRIMINAL. Dimana-mana juga orang tahu yang namanya sudah salah itu harus berusaha mengakhiri dampak kesalahan dan batasan costnya dari segi apapun hanya “ASAL MAMPU” dan berdasarkan profil keuangan para pemegang saham LAPINDO, mereka MAMPU tapi TIDAK MAU bayar jasa penghentian arus lumpur.

  4. mBak Inge,
    Kalau untuk menyetop luapan lumpur saat ini secara ilmu geologi yg saya tahu, usaha ini dengan relief well hanya memiliki kemungkinan sukses hanya 10%. Karena ketidak-tahuan kondisi bawah permukaan. hal ini terutama kekurangan data.
    Nah kalau memang usaha menyetop hanya 10%, saya berpikiran paling tidak 90% usaha kita sebaiknya ditujuan atau diutamakan dalam hal mengelola apa yg sudah keluar berupa lumpur yg volumenya sudah mencapai 50 000mkubik/hari ini.
    Dampak yg ditakutkan selama ini belum ada yg dapat membuktikan berbahaya, ataupun tidak berbahaya. Hampir semua spekulasi dengan data yg sepotong-2.
    Sayang ya, semua padahal oarng pinter2 looh ….

  5. um,,saya bisa tau ga,mnurut anda,ada ga sih cara menanggulangi lumpUr panas ini???klo ada,menurut anda,cara apa itu???dan apakah itu tidak merugikan lingkungan dan masyarakat luas??
    maaf klo saya g nyambung dgn topik yg sedang d bahas,tp,saya betul2 ingin tahu tentang hal ini,,,
    terima kasih..

  6. Saat ini gejalanya sudah mengarah ke Hotspring (uap panas). Suhu dipermukaan sudah melebihi 150, ada issue hingga hampir 200.
    Cara mematikan ?
    Kalau summur geothermal itu disemprot air dingin saja langsung mati. Tetapi apakah ini memang geothermal phenomena ? Perlu dilihat lanjut. Siapa tahu bisa dimanfaatkan sebagai geothermal energy 🙂

  7. saya tidak tau sapa yang bersalah meski secara fisik kita dapat katakan yang bersalah adalah PT Brantas Lapindo tetapi pemda dalam hal ini juga ikut campur tangan meski secara tidak langsung. saya dengar berita2nya dulu pernah terjadi kebocoran tetapi entah gimana (yang pasti, kurang maksimal) kok keluar lagi. Mas sebenarnya itu gimana c…? secara geologis kok bisa meluber samapa seperti itu dan menurut mas solusinya gimana? dan apa lumpur tadi membawa efek secara lingkungan karena ternyata lumpur panas tersebut (seperti di berita2) orang2 yang terkena, bisa melepuh kulitnya dan kira2 sampai kapan lumpur panas tersebut bisa habis?

  8. Pak Rovicky. Saya kok melihat pamarentah kita tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Contohnya dalam kasus pemindahan Kuala Lumpur dari Malaysia ke Sidoarjo itu. Memang sopo sing salah harus dicari. Kalau ada yang menjiwai dan melaksanakan pepatah Jawa “sopo sing salah, seleh” itu lebih bagus. Kalau nggak ada ya harus dicari. Akan tetapi, sembari mencari, mbok ya rencana penanggulangannya dibuat.

    Saat ini, Pemkab Sidoarjo kayaknya bingung, memutuskan hal itu urusan Pemkab Sidoarjo atau Jakarta. Pemprov Jawa Timur juga terkesan membiarkan Bupati Sidoarjo bekerja sendiri.

    Wong sudah jelas bencana di depan mata kok. Mbok ya Jakarta bikin kantor si Sidoarjo seperti kemarin gempa di Jogja & Jateng yang pada rame-rame buka cabang di Jogja sampai-sampai Sri Sultan tersinggung dan Dinas Sosial diliburkan semua sehingga Tim Jakarta pusing cari data.

    Kok beda nanganin gempa dengan lumpur ini. Apa karena gempa itu akibatnya langsung “breg” dan sudah menjadi fakta sedangkan di Sidoarjo, tengelamnya desa-desa di Porong baru merupakan ‘potensi” maka direm saja sampai Lapindo (baca: Keluarga Bakrie) bangkrut?

    Menurut saya, warga disana harus direlokasi. Dibuatkan desa baru secepatnya dengan infrastruktur yang minimal sama dengan yang sudah ada di desa asal mereka. Berapa desa? Ya bergantung berapa desa yang terancam tenggelam.

    Apa hal itu mungkin? Mungkin saja kalau semua pejabat kita mau berpikir.

  9. mbah Dipo yth
    sakjane ndak cuman masalah tg jawab saja, tapi juga penangannya. pada level lbih tinggi bisa saja berbeda scr politis.
    scr mental berbeda tentunya. dan ini sangat individual. bahkan simbah bisa mengelompokkan dari komentor2 disini 🙂

  10. sebenarnya pertanyaan ini kan kaitannya dengan penanggung jawab masalah. Kalo Kecelakaan, maka bisa sepenuhnya dipasrahkan lapindo tanggung jawabnya. Tapi kalu bencana alam, maka pemerintah yang harus mengambil alih tanggung jawab penanganan.

    Kalau begini settingnya, pemerintah akan cenderung milih opsi pertama… “kecelakan”, sehingga gak perlu ikut pusing. Padahal baik karena kecelakaan ataupun karena bencana, pemerintah harus turun tangan.

    Saat ini yang saya ketahui, pemerintah memang “mongso borong” sepenuhnya sama Lapindo… pasrah bongkokan lah… ngisin-isini tenan… juga masrahkan ke Pemda setempat. Pemdanya gak mau pusing juga… mau ngeles ke siapa juga bingung..

    Apa warga sekitar lapindo itu bukan rakyatnya..??

  11. Kalau sudah disepakati semua bahwa LUSI ini menjadi bencana maka bisa dibuat zona bahaya seperti
    zona bahaya gunung api yang mengeluarkan lahar. Zona bahaya 1 harus ditinggalkan penduduk
    (senua harus di relokasi dan dirumahkan ditempat lain), zona bahaya 2 zona penyangga tanah dan
    rumah penduduk tidak harus dibeli di sewa saja dan penduduk dicarikan kontrakan, Zona 3 aman.
    Zona bahaya 1 dibatasi karena (1) daerah ini bahaya ambles,(2) bahaya gas H2S, (3) bahaya banjir
    bandang (banjir lumpur+sirtu+air hujan) bila hujan datang, (4) saluran aliran lumpur.
    Zona bahaya 2 dibatasi karena daerah ini ada kemungkinan kena luberan air
    Zona 3 zona aman.

    AW

  12. Persoalannya, selain memilih bencana atau bukan. Kalau menurut saya, korban dari “peristiwa” harus mendapatkan perhatian seksama. Adalah sangat konyol tindakan Pemerintah yang menumpahkan segalanya cenderung pada perdebatan lumpur panas dan mengukur skala musibah pada pembebanan ke Lapindo. Stake holder dari perusahaan dan industri bukan hanya pelanggan, pemilik modal. Jelas bahwa rakyat di Porong dan Pemerintah memberikan andil yang besar. Etika normatif Pemerintah nggak bunyi. Buktinya, protes masyarakat terkena bencana terus menerus terjadi, rakyat pontang panting menyelematkan harta benda yang bisa diselamatkan ketika tanggul bobol. Makanya, sepanjang Pemerintah melihat rakyat yang terkena bencana itu adalah RAKYAT LAPINDO, bukan RAKYAT INDONESIA yang tinggal di Porong, maka Pemerintah kita betul-betul tidak berdaya, tidak perduli, dan nyaris BEBAL. Lihat saja, skenario jalan Tol saja mau dievakuasi (dialihkan), karena mereka tahu itu sudah tidak layak lagi. Tapi apa yang terjadi dengan rakyat?. Persoalan apakah itu accident ataupun disarter tentu ada benarnya. Namun, ini sangat jelas, dengan bencana untuk beberapa desa dan ribuan pengungsi, Pemerintah Indonesia, Gubernur Jatim, dan Pemerintahan Sidoarjo lebih suka menonton derita dan berdebat/berbantahan dari pada tindakan nyata. Menurut saya, sikap Pemerintah itu, bukan hanya nonmanajerial dan tidak sigap, tapi juga termasuk juga melakukan kejahatan publik. Singat kata : PEMERINTAH GAGAL MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI ABDI RAKYAT UNTUK MELAKUKAN MOBILISASI DANA DAN KEKUATAN DARI RAGAM SUMBER UNTUK MENGATASI SEGALA RENTETAN DARI KEJADIAN DI PORONG ITU. Mudah-mudahan para pemimpin itu sadar, segera sadar, sehingga tidak perlu lagi komponen masyarakat mencegat wapres, rakyat demo terus menerus dari sebuah derita yang secara nyata menjadikan kita sebagai penontonnya. Begitu tampak kegagalan Pemerintah yang telah mengijinkan Lapindo beroperasi di situ, begitu sering para pejabat pemerintah mengalihkan pembahasan dan pembebanan ke Lapindo. Bukannya bersinergi, tapi lebih sering berbalas pantun.

  13. Salam kenal mbah Dipo,

    Saya sependapat dengan mbah, bahwa warga sekitar situ kan bukan belut. Yaa karena itu, kan sedang diupayakan jalan keluarnya.

    Disamping itu, mungkin persoalan amblesan juga harus dipikirkan pula. Sumber amblesan dapat bersumber pada :
    1) Beban lumpur yang sudah ada dipermukaan,
    2) Zona bawah permukaan menjadi retak (nggronggong) karena pemindahan massa,
    3) Kedua-duanya
    4) Sebab lain

    Mungkin survei pengukuran ketinggian/amblesan perlu atau sudah dilakukan; bila sudah tinggal menunggu pola kontur amblesan. Mudah-mudahan dapat membantu atau memperjelas sistem aliran lumpur panas Porong.

    thanks,
    Mul

  14. itu kecelakaan yang mengakibatkan bencana. wah kalo nunggu keputusan pengadilan bersalah atau tidaknya lapindo, itu kelamaan. Keburu tenggelam dalam lumpur tuh. warga sekitar situ kan bukan belut….

  15. Dear Pak Rovicky,

    Kalau menurut saya keduanya, bencana dan kecelakaan. Hal ini, salah satunya, mengacu kepada apa yang dikatakan pak Rovi “Banyak hal yang harus diketahui dari kondisi bawah permukaan yg interpretatif, maupun hal-hal yg harus diketahui dengan lebih pasti tentang kondisi permukaan”. Terlepas dari itu, sebaiknya penanganannya yaa “bencana” baru kemudian “kecelakaan”.

    Kalau dalam penanganan banjir lumpur bor yang dinomor satukan kecelakaan, sementara kejadian tersebut kebetulan disertai dengan gempa-bumi yang cukup dahsyatt, maka diakhirnya nanti pada pemain/pencari energy khususnnya minyak-gas dan panasbumi (geothermal) akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk melakukan pemboran. Saya sangat sependapat denga pak Rovi, biarkan penegak hukum yang mencari siapa yang keliru.

    Tiada kata terlambat, kita bersama-sama berdoa ke Allah segera kita diberi jalan keluar lumpur berhenti mengalir dari bawah permukaan tanah. Amieen.
    Thanks,
    Mul

Leave a Reply