Geothermal masih sedikit diperhatikan dalam KEN 2006 dan blueprint – PEN 2005

2

Mambaca ulang KEN 2005 (Kebijakan Energi Nasional – PP 5 /2006) serta PEN 2005 (Pengelolaan Energi Nasional) terasa bahwa geothermal belum banyak disentuh. Terlalu sedikit harapan Indonesia terhadap geothermal ini. Ini merupakan tantangan terberat untuk menjadikan geothermal energi andalan Indonesia dimasa mendatang.

Memang kalau sekarang diamat-amati harusnya ya geothermal dikembangkan lebih serius lagi. Saya sendiri memperkirakan masih perlu satu atau dua dekade lagi. Kalau melihat KEN 2005 (Kebijakan Energi Nasional PP-5/2006) serta Roadmap dari Blueprint PEN 2005 (Pengelolaan Energi Nasional) –> Peranan panas bumi hanya diharapkan meningkat menjadi 3.8% pada tahun 2025. Namun kalau dibaca detil dari PEN yg dibuat tahun 2005 tersebut informasi serta penanganan energi geothermal belum sedetil dibanding biofuel, BBM dll. Sepertinya pada saat penyusunan Blueprint-KEN 2003 dan blueprint-PEN 2005 kemaren masyarakat geothermal tidak banyak terlibat dalam penyusunannya.

Aku rasa kurangnya perhatian geothermal pada waktu penyusunan PEN 2005 wektu itu, makanya geothermal tidak menjadi idola. Nah ini aku rasa tantangan berat Pak Sukusen Sumarinda (Direktur Hulu Pertamina) kalau ingin melanjutkan geothermal. Sasarannya yg hanya 3.8% ditahun 2025 aku rasa sangat terlalu rendah (blueprint KEN). Saya membayangkan lebih dari 10% ditahun 2025. Jelas bukan pekerjaan yg mudah, namun menurut saya bukan hal yg mustahil untuk dimulai dari SEKARANG. (Note dalam PP5/2005 target geothermal menjadi 5% pada tahun 2025).

Pasal 2 KEN 2005 (PP 5/2006) :
(2) Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah :
a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.
b. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional :
1) minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
2) gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen);
3) batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen);
4) bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5% (lima persen);
5) panas bumi menjadi lebih dari 5% (lima persen);
6) energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga
surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5% (lima persen);
7) batubara yang dicairkan (liquifed coal) menjadi lebih dari 2% (dua persen).

Komisi VII DPR dan juga DESDM juga baru-baru ini saja berteriak lantang tentang geothermal sebagai sumber alam substitusi dari BBM dan barubara, dan seharusnya kita juga terus-terusan mengkampanyekan energi geothermal ini. Nah mong omong soal kampanye geothermal, aku rasa ini adalah langkah awal. Sebaiknya mulai ada penjelasan ke masyarakat tentang pentingnya serta strategisnya energi ini. Tulisan-tulisan tentang gethermal harus diperbanyak, seminar dan juga langkah kongkrit harus sejalan. Termasuk mungkin salah satunya adalah kampanye lewat media seperti kampanye BBM beberapa waktu lalu. Juga disekolah-sekolah dasar dan menengah dan tentunya ini akan menyangkut kurikulumnya.

Industri pengelolaan sumber energi primer saat ini, minyak bumi, BBM, gasbumi dan batubara mereka sudah cukup “dewasa“. Apabila industri ini dibiarkan saja, pun sudah akan berjalan sendiri. Energi geothermal ini masih cukup “infant” (kanak-kanak), sehingga di Indonesia masih harus dikawal terus-menerus hingga mandiri setelah “dewasa” nanti.

Saran saya sih biarkan saja industri migas berjalan sendiri (sekedar “tutwuri handayani” saja). Sedangkan dalam teroi belajar-mengajar geothermal ini ke masyarakat industri dan masyarakat awam masih harus “ing madyo mbangun karso” dan “ing ngarso sung tulodo“.

Migas dengan sendirinya masih akan menjadi sumber utama sampai tahun-tahun mendatang tetapi jangan membebani banyak konsentrasi berpikir kita.

Gambar dan tabel ini diambil dari PEN (Pengelolaan Energi Nasional) 2005, KEN (PP5/2006)

2 COMMENTS

  1. Mahal mgkin di pembangunan infrastrukturnya pak… Mgkin semahal atau lbh mahal drpd bikin PLTN… Itu khan yg Karaha Bodas di Garut dibatalkan pas zaman pemerintahan Habibie

  2. Sedikit ralat Pak, KEN itu ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 dan bukan PP No 5 Tahun 2005. Coba dilihat aja lagi Pak.

    Jirak

Leave a Reply